Dua tahun Prabowo-Gibran: Antara gagasan besar, fiskal, dan eksekusi

Oleh Denny JA*

TRITONPAPUA.COM – Di meja makan seorang anak, negara hadir dalam bentuk paling sederhana: sepiring makanan.

Di ruang kelas, negara hadir sebagai kesempatan membayangkan masa depan berbeda.

Namun, antara pidato seorang presiden dan piring seorang anak, terbentang perjalanan panjang: anggaran, birokrasi, pengadaan, pengawasan, serta tangan manusia yang bisa menjaga atau mengkhianati amanat.

Tanggal 20 Oktober 2026, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan dua wajah sekaligus: keberanian membangun harapan besar dan kesulitan mengubah harapan menjadi kenyataan.

Saya memilih optimistis. Tetapi optimisme yang matang bukanlah keyakinan bahwa semuanya berjalan baik, melainkan keberanian melihat kekurangan tanpa kehilangan kehendak untuk memperbaikinya.

Mendukung pemerintah berarti membantu gagasan baiknya sampai kepada rakyat, sekaligus memastikan tidak ada yang mencuri di sepanjang perjalanan.

Di sinilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo–Gibran: bukan kekurangan gagasan, melainkan kemampuan negara mengantarkan gagasan itu menjadi manfaat nyata bagi rakyat.

1. Gagasan besar: Membangun rakyat dari akar kehidupan

Ada benang merah dalam visi Prabowo: bangsa yang mandiri membutuhkan rakyat yang cukup makan, memperoleh pendidikan, memiliki kesempatan ekonomi, dan menguasai kekayaannya sendiri.

Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sekolah rakyat, serta pembenahan BUMN dapat dibaca sebagai bagian dari satu cita-cita pembangunan yang saling terhubung.

MBG berpotensi memperbaiki gizi anak sekaligus membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil, apabila pengadaannya sungguh mengutamakan produksi lokal.

Koperasi desa dapat memperkuat posisi tawar masyarakat. Pendidikan memperluas kecakapan mereka. BUMN yang sehat dapat menyediakan modal, infrastruktur, dan pelayanan ekonomi strategis.

Dengan demikian, bantuan sosial tidak berhenti sebagai pemberian hari ini. Ia menjadi jembatan menuju kemampuan rakyat berdiri lebih tegak pada masa depan.

Perlawanan terhadap serakahnomics, istilah Prabowo untuk mengecam keserakahan ekonomi, juga memiliki makna apabila diterjemahkan menjadi persaingan sehat dan penegakan aturan tanpa pengecualian.

Tetapi keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diumumkan. Ia harus dibuktikan melalui siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang menikmati keuntungan.

Di sinilah gagasan besar membutuhkan ukuran yang lebih keras daripada tepuk tangan: apakah kehidupan rakyat sungguh berubah, atau hanya laporan pemerintah yang semakin tebal?

2. Antara pencapaian dan manfaat yang belum terbukti

Menurut laporan pemerintah, hingga akhir September 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima melalui 27.486 satuan pelayanan yang tersebar di 38 provinsi.

Jangkauan itu menunjukkan daya mobilisasi negara yang besar, walaupun masih di bawah target 2026 sebanyak 74,56 juta penerima.

Banyaknya makanan dibagikan pun belum otomatis membuktikan perbaikan gizi, kesehatan, atau prestasi belajar anak.

Keberhasilan sejati harus diukur melalui kualitas makanan, keselamatan penerima, perubahan status gizi, serta manfaat jangka panjang yang diperiksa secara independen dan berkala.

Di bidang pendidikan, pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat pada Januari 2026, dengan hampir 16.000 siswa dari keluarga rentan yang memperoleh kesempatan belajar.

Bagi keluarga miskin, kesempatan semacam itu dapat mengubah sejarah kecil sebuah rumah tangga. Kemiskinan orang tua tidak harus menjadi vonis masa depan anak.

Tetapi sekolah yang berdiri belum tentu menghasilkan pendidikan bermutu. Guru, pembelajaran, lingkungan pengasuhan, dan keberlanjutan pembiayaan tetap menentukan keberhasilan sesungguhnya.

Koperasi Desa Merah Putih memperlihatkan tantangan serupa, bahkan lebih terang. Jaringannya telah menjangkau lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan, tetapi hingga pertengahan Oktober 2026 baru 10.070 koperasi yang mulai beroperasi secara fisik.

Transaksi sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sekitar Rp208,6 miliar, dan angka itu berasal dari 2.757 koperasi yang lebih dulu berjalan.

Rata-ratanya sekitar Rp8 juta per koperasi per bulan, angka omzet yang masih jauh dari cukup untuk menopang koperasi secara mandiri.

Pembentukan koperasi merupakan pencapaian kelembagaan, tetapi belum sama dengan keberhasilan ekonomi.

Koperasi harus dibuktikan melalui transaksi, keuntungan yang sehat, manfaat bagi anggota, serta daya tahan tanpa terus-menerus bergantung pada suntikan dana pemerintah.

Inilah perbedaan penting yang sering hilang dalam perdebatan politik: program yang diluncurkan, program yang berjalan, dan program yang terbukti bermanfaat bukanlah hal yang sama.

Mengakui perbedaan tersebut tidak memperkecil pencapaian pemerintah. Justru itulah cara paling bertanggung jawab untuk melindungi pencapaian dari klaim yang terlalu dini.

3. Batas fiskal: Setiap cita-cita memiliki tagihan

Ada kenyataan yang tidak bisa ditawar oleh pidato politik mana pun: anggaran negara terbatas, sedangkan kebutuhan rakyat hampir tidak memiliki batas.

Hingga September 2026, pemerintah melaporkan pendapatan negara sekitar Rp2.341,5 triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB.

Pemerintah memperkirakan defisit akhir tahun sekitar 2,8 persen PDB, mendekati batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Defisit tersebut belum berarti krisis. Namun, ruang geraknya makin sempit, sehingga setiap perluasan program harus mempunyai sumber pembiayaan, prioritas, dan perhitungan risiko yang masuk akal.

Realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga September, sekitar 66,9 persen dari pagu efektif Rp229 triliun.

Angka itu memperlihatkan besarnya komitmen fiskal sekaligus tuntutan untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat.

Ketika jumlah penerima bertambah, persoalannya tidak berhenti pada penyediaan makanan. Negara juga harus membiayai distribusi, pengawasan, tenaga pelaksana, dan jaminan keamanan pangan.

Pendidikan gratis pun tidak pernah benar-benar tanpa biaya. Beban pembayaran hanya berpindah dari keluarga kepada negara, yang tetap harus membiayai mutu pembelajaran.

Karena itu, perluasan program membutuhkan tahapan realistis. Kelompok paling rentan didahulukan, sementara ekspansi mengikuti kesiapan pelaksana dan daya tahan anggaran jangka panjang.

Sumber penerimaan harus diperkuat melalui pertumbuhan ekonomi, kepatuhan pajak, penutupan kebocoran, serta belanja yang lebih produktif tanpa mengorbankan kebutuhan dasar rakyat.

Kebijakan sosial yang baik tidak cukup berani dimulai. Ia harus sanggup dipertahankan ketika tekanan ekonomi dan politik datang bersamaan.

Sebab program yang dihentikan setelah membangkitkan harapan dapat meninggalkan luka lebih dalam daripada janji yang sejak awal tidak pernah diberikan.

4. Problem eksekusi: Ketika gagasan bertemu watak manusia

Saya semakin yakin bahwa nasib sebuah kebijakan sering ditentukan pada ribuan keputusan kecil ketika kebijakan dijalankan, jauh setelah gagasannya selesai disusun.

Seorang profesional melihat anggaran sebagai amanat menghasilkan manfaat. Seorang predator melihat anggaran yang sama sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi melalui kedekatan dengan kekuasaan.

Keduanya mungkin bekerja dalam lembaga yang sama, membaca peraturan yang sama, bahkan mengucapkan komitmen integritas yang sama di hadapan publik.

Namun, akibat pekerjaan mereka berbeda. Yang satu memperpendek perjalanan bantuan menuju rakyat. Yang lain mengubah perjalanan tersebut menjadi ladang pungutan dan pemborosan.

Karena itu, mencari orang baik saja tidak cukup. Negara perlu membangun sistem yang mempersulit orang buruk merusak tujuan sebuah program.

Dalam MBG, risiko pengadaan bermasalah, konflik kepentingan, pemborosan, serta lemahnya standar keamanan pangan harus diperlakukan sebagai ancaman serius terhadap tujuan kemanusiaannya.

Pemerintah telah membuat pengetatan, termasuk menutup sementara 1.276 satuan pelayanan yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Langkah koreksi penting. Namun, keselamatan anak seharusnya dijamin sebelum makanan disajikan, bukan baru diperbaiki setelah muncul laporan dugaan keracunan di berbagai daerah.

Seleksi pelaksana harus berdasarkan kecakapan. Pengadaan dibuka untuk pengawasan. Aliran pembayaran dapat ditelusuri. Pengaduan warga ditindaklanjuti tanpa melindungi pihak yang berpengaruh.

Di sinilah integritas bertemu keahlian teknis. Kejujuran tanpa kecakapan dapat menghasilkan kekacauan, sedangkan kecakapan tanpa kejujuran dapat menghasilkan penyelewengan yang lebih canggih.

Pemerintahan yang baik memerlukan keduanya sekaligus: manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan dan sistem yang membuat penyimpangan cepat terlihat sebelum kerugian membesar.

5. BUMN, lingkungan, dan pasar: Ujian kepercayaan

Pembenahan BUMN membuka kemungkinan memperkuat kapasitas negara. Presiden melaporkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun dari penutupan dan perampingan ratusan BUMN, antara lain dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, serta perjalanan dinas.

Angka itu patut dihargai, tetapi tetap perlu diuji melalui laporan keuangan yang diaudit. Kenaikan laba beberapa perusahaan negara juga memberi harapan, meski tidak otomatis menggambarkan kesehatan seluruh portofolio BUMN Indonesia.

Penilaiannya harus memisahkan efisiensi operasional dari perubahan harga komoditas, keuntungan sekali waktu, serta rendahnya angka pembanding pada periode laporan sebelumnya.

BUMN yang kuat tidak cukup menghasilkan laba. Ia juga harus sehat secara keuangan, unggul secara profesional, serta mampu memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, kebakaran hutan dan udara yang tercemar mengingatkan bahwa kapasitas negara juga diuji oleh ancaman yang tidak menunggu kesiapan birokrasi. Anak yang memperoleh makanan bergizi tetap kehilangan perlindungan apabila setiap hari menghirup udara yang membahayakan kesehatannya.

Pencegahan, pemantauan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum yang konsisten tidak boleh dikalahkan oleh kejaran pertumbuhan. Keberhasilan ekonomi tidak boleh dibayar dengan rusaknya kesehatan masyarakat.

Lalu pasar keuangan memberikan peringatan keras. Pada 16 Oktober 2026, IHSG ditutup anjlok 11,57 persen setelah MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri.

Persoalan tersebut menyentuh transparansi kepemilikan saham, integritas perdagangan, serta keyakinan investor bahwa aturan berlaku adil dan pengawasan dijalankan secara sungguh-sungguh.

Ancaman MSCI belum menjadi keputusan final. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Namun, reaksi pasar menunjukkan sesuatu yang penting: kepercayaan dapat runtuh jauh lebih cepat daripada upaya membangunnya kembali.

Perbaikan tata kelola BUMN, perlindungan lingkungan, dan integritas pasar memiliki akar yang sama. Ketiganya menuntut institusi yang kompeten, transparan, serta dipercaya masyarakat.

6. Doktrin jarak janji dan kenyataan

Dari pengalaman dua tahun ini, saya ingin mengajukan satu kerangka sederhana: kualitas pemerintahan harus diukur melalui kemampuannya memperpendek jarak antara janji dan kenyataan.

Saya menyebutnya Doktrin Jarak Janji dan Kenyataan. Gagasan besarnya sederhana: keberhasilan pemerintah bukan seberapa tinggi harapan dibangun, melainkan seberapa jauh harapan ditunaikan.

Doktrin ini memerlukan tiga disiplin yang dapat diukur: disiplin memilih prioritas, disiplin menjalankan pekerjaan, dan disiplin mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat secara terbuka.

Disiplin prioritas berarti negara berani menentukan kebutuhan paling mendesak, menghitung kesanggupan pembiayaan, serta menolak perluasan program yang belum ditopang kesiapan nyata.

Disiplin eksekusi berarti setiap program mempunyai penanggung jawab, target waktu, standar mutu, dan mekanisme penyelesaian ketika hambatan muncul di antara lembaga.

Disiplin akuntabilitas berarti masyarakat dapat membandingkan janji, anggaran, pelaksanaan, dan hasil, tanpa harus menerima klaim keberhasilan hanya berdasarkan pernyataan pejabat.

Saya juga melihat pentingnya sistem monitoring terpadu yang memperlihatkan persoalan secara cepat, menghubungkan pengambil keputusan, serta memastikan hambatan diselesaikan sebelum membesar.

Namun, monitoring dari pusat hanya berguna apabila membantu pelaksana di lapangan belajar dan menyesuaikan diri. Jika berubah menjadi alat menagih laporan, ia justru mendorong orang menyembunyikan masalah.

Teknologi digital dapat membantu. Namun, layar yang menampilkan angka berwarna hijau tidak berguna apabila kenyataan di lapangan masih menyimpan masalah yang disembunyikan.

Karena itu, evaluasi independen, kebebasan pers, pengawasan masyarakat, dan perlindungan pelapor harus menjadi bagian dari mekanisme memperbaiki keputusan. Semuanya sumber koreksi, dan tidak patut dianggap gangguan politik.

MBG diukur melalui kesehatan anak. Koperasi melalui kesejahteraan anggota. Sekolah melalui mutu pembelajaran. BUMN melalui kesehatan usaha dan manfaat ekonomi.

Yang diukur adalah berapa banyak kehidupan rakyat berubah karena aktivitas pemerintah berjalan dengan benar. Jumlah aktivitas hanyalah sarana.

Ukuran yang sama berlaku bagi Wakil Presiden. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menempatkan wakil presiden sebagai ketua badan khusus percepatan pembangunan Papua, dan sejak Juli 2025 peran itu ditegaskan bagi Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meninjau MBG dan Sekolah Rakyat di daerah serta mengelola kanal pengaduan Lapor Mas Wapres.

Kunjungan dan kanal pengaduan adalah modal untuk mendengar. Tetapi peran itu juga perlu diukur melalui capaian yang dilaporkan terbuka: pembangunan yang selesai, layanan yang membaik, dan dialog yang meredakan konflik di Papua. Dengan begitu, pemerintahan ini sungguh dinilai sebagai kerja dua pemimpin.

Dalam kerangka ini, kritik yang berbukti merupakan sumber pengetahuan. Pendukung pemerintah membutuhkan keberanian mengingatkan, sedangkan pengkritik berkesempatan menawarkan jalan keluar.

7. Pengalaman personel: Mengenal gagasan Prabowo dari dekat

Ketika menjadi konsultan politik Prabowo dan ikut mengantarkannya memenangkan Pilpres 2024, saya memperoleh kesempatan memahami harapannya bagi Indonesia melampaui panggung kampanye.

Percakapan kami berlanjut ketika saya ikut mendampingi kunjungannya ke Paris. Ada kesempatan duduk berdua, berbicara empat mata, kemudian melanjutkan perbincangan bersama yang lain.

Dalam berbagai percakapan itu, saya melihat perhatiannya yang besar terhadap sejarah, persoalan bangsa, serta tantangan masa depan Indonesia.

Saya juga melihat tekadnya melawan serakahnomics. Ada kegelisahan terhadap kekayaan negeri yang begitu besar, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kehidupan layak bagi rakyat.

Pengalaman tersebut membuat saya memahami mengapa ia begitu yakin Indonesia sanggup tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.

Namun, justru karena mengenal besarnya harapan itu, saya merasakan satu kegelisahan yang terus kembali: nasib gagasan tidak sepenuhnya berada di tangan pencetusnya.

Berulang kali saya merasakan, lalu menyampaikan langsung kepadanya: gagasan dan komitmennya gemilang, tetapi keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung pada eksekusi dan pelaksananya.

Ada jarak antara pemimpin yang menghendaki perubahan dan birokrasi yang harus mewujudkannya. Jarak itu dapat diperpendek, tetapi tidak cukup melalui perintah.

Ia membutuhkan manusia berintegritas, organisasi yang kompeten, aturan yang masuk akal, serta keberanian memperbaiki kesalahan tanpa sibuk mempertahankan citra keberhasilan.

Pengalaman mendampingi Prabowo membuat dukungan saya terhadap pemerintahannya bukan sekadar pilihan politik, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga keberhasilan gagasan yang pernah saya saksikan.

Saya ingin melihat harapan yang saya dengar dari dekat tidak berhenti sebagai keyakinan seorang pemimpin, tetapi menjelma menjadi pengalaman nyata jutaan rakyat.

Sebab sejarah tidak hanya akan bertanya apa yang dicita-citakan seorang presiden. Sejarah juga akan bertanya berapa banyak rakyat yang sungguh memperoleh manfaatnya.

8. Dua buku untuk memahami tantangan pemerintahan

Dua buku membantu memperjelas persoalan mendasar pemerintahan Prabowo–Gibran. Yang pertama menjelaskan asal gagasannya. Yang kedua menjelaskan tantangan mengubah gagasan menjadi kapasitas negara.

Paradoks Indonesia, karya Prabowo Subianto, diterbitkan Koperasi Garudayaksa Nusantara pada 2017, berangkat dari pertanyaan mengusik: mengapa negara kaya masih memiliki banyak rakyat miskin?

Buku tersebut menggambarkan kegelisahan terhadap pengelolaan kekayaan nasional, ketimpangan, dan kedaulatan bangsa menentukan arah ekonominya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif ini, program MBG, koperasi desa, dan pemberdayaan ekonomi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjawab paradoks yang sejak lama disorot Prabowo.

Namun, sebuah buku yang menjelaskan cita-cita tidak otomatis membuktikan keberhasilannya. Justru ketika penulisnya menjadi presiden, cita-cita itu memperoleh ujian yang paling konkret.

Building State Capability: Evidence, Analysis, Action, karya Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael Woolcock, diterbitkan Oxford University Press pada 2017, menjelaskan mengapa banyak reformasi gagal.

Para penulis menunjukkan bahwa pemerintah sering berhasil meniru bentuk lembaga modern, tetapi gagal membangun kemampuan nyata untuk menghasilkan pelayanan dan perubahan bagi masyarakat.

Mereka menawarkan pendekatan Problem-Driven Iterative Adaptation: memulai dari masalah konkret, mencoba perbaikan, mempelajari hasil, lalu menyesuaikan tindakan berdasarkan kenyataan lapangan.

Pelajarannya relevan bagi Indonesia. Pemerintah tidak cukup memperbanyak program, membentuk lembaga, atau mengumumkan target, tanpa terus membangun kecakapan orang dan organisasinya.

Di titik ini ada ketegangan yang perlu diakui. Para penulis justru mengingatkan bahaya reformasi yang digerakkan dari atas melalui target dan laporan, karena lembaga terdorong tampak berhasil tanpa sungguh mampu.

Karena itu, sistem monitoring terpadu yang saya usulkan hanya sejalan dengan pelajaran buku ini apabila memberi ruang bagi daerah dan pelaksana untuk mengakui masalah, mencoba cara berbeda, lalu belajar dari kegagalan kecil sebelum menjadi kegagalan besar.

Jika buku Prabowo menjelaskan mengapa Indonesia harus berubah, buku Andrews dan kawan-kawan membantu menjawab bagaimana perubahan tersebut dapat sungguh terlaksana.

Keduanya bertemu pada satu pertanyaan: sanggupkah negara mengubah keyakinan politik menjadi kemampuan institusional yang memperbaiki kehidupan rakyat secara berkelanjutan?

9. Menuju 2029: Warisan yang ditentukan oleh hasil

Dua tahun belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sebuah bangsa. Namun, dua tahun sudah cukup untuk melihat arah, mengenali kekuatan, dan menemukan kesalahan yang harus diperbaiki.

Prabowo–Gibran masih memiliki kesempatan besar membangun warisan pemerintahan yang bermakna, apabila keberanian menggagas diimbangi kesediaan mendengar kenyataan dan memperbaiki pelaksanaan.

Saya ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, desa memiliki kekuatan ekonomi, pendidikan membuka kesempatan, dan perusahaan negara dikelola secara profesional.

Saya juga ingin melihat kekuasaan semakin mampu mengoreksi dirinya sendiri, sebelum kesalahan kecil berubah menjadi kerugian besar yang harus ditanggung masyarakat luas.

Harapan tersebut terlalu berharga untuk diserahkan kepada korupsi, pemborosan, pertengkaran politik, atau kesombongan birokrasi yang menganggap setiap kritik sebagai ancaman.

Kita memilih menjadi bagian dari ikhtiar menyukseskan pemerintahan Prabowo–Gibran hingga 2029. Tetapi dukungan itu menuntut mata terbuka dan keberanian menyampaikan kenyataan.

Kesetiaan kepada pemimpin tidak diukur dari kesediaan membenarkan semua keputusan. Bentuk terbaiknya adalah menjaga gagasan baik sang pemimpin dari penyimpangan dan kegagalan.

Seorang anak tidak membaca angka defisit ketika membuka bekal makanannya. Tetapi masa depannya bergantung pada kejujuran kita mengelola setiap angka.

Ketika 2029 tiba, ukuran keberhasilan adalah seberapa banyak keluarga merasakan kehidupan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat. Banyaknya janji yang diucapkan tidak akan ikut dihitung.

Pada akhirnya, sejarah tidak mengingat kemegahan janji seorang pemimpin, melainkan kehidupan rakyat yang berhasil diubahnya. Di meja makan seorang anak, masa depan Indonesia menunggu pembuktiannya.***

*Denny JA ialah penulis dan sastrawan

Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi

Referensi

Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto. Negara Kaya Raya, tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin, Penulis: Prabowo Subianto

Penerbit: Koperasi Garudayaksa Nusantara, Jakarta, Tahun terbit: 2017, ISBN: 978-602-61076-0-2

Katalog: https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=93787&keywords=

Building State Capability: Evidence, Analysis, Action

Penulis: Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael Woolcock, Penerbit: Oxford University Press, Tahun terbit: 2017,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003

Kementerian Keuangan, “APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga hingga September 2026”, 9 Oktober 2026. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-APBN-KiTA-September-2026

Kompas.com, “Defisit APBN hingga September 2026 Sentuh 1,24 persen PDB”, 9 Oktober 2026. https://money.kompas.com/read/2026/10/09/110415926/defisit-apbn-hingga-september-2026-sentuh-124-persen-pdb

Bisnis.com, “Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp153,2 Triliun hingga September 2026”, 18 Oktober 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20261018/12/2013533/realisasi-anggaran-mbg-tembus-rp1532-triliun-hingga-september-2026

Kompas TV, “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jangkau 57 Juta Penerima, Mutu Dapur Masih Jadi PR”, 19 Oktober 2026. https://www.kompas.tv/nasional/696760/2-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-mbg-jangkau-57-juta-penerima-mutu-dapur-masih-jadi-pr

Times Indonesia, “MBG Jangkau 57 Juta Penerima, Pemerintah Perketat Standar Keamanan Pangan”, 19 Oktober 2026. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/613444/mbg-jangkau-57-juta-penerima-pemerintah-perketat-standar-keamanan-pangan

Sekretariat Kabinet RI, “Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo: Langkah Terobosan, Langkah Berani”, 12 Januari 2026. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-resmikan-166-sekolah-rakyat/

Liputan6.com, “Kopdes Merah Putih Jangkau 83 Ribu Desa, Punya 695 Ribu Pengurus”, 5 Oktober 2026. https://www.liputan6.com/bisnis/read/8306244/kopdes-merah-putih-jangkau-83-ribu-desa-punya-695-ribu-pengurus

Kompas.com, “Kemenkop Klaim Transaksi Ekonomi Kopdes Tembus Rp 208,5 Miliar”, 16 Oktober 2026. https://money.kompas.com/read/2026/10/16/204749126/kemenkop-klaim-transaksi-ekonomi-kopdes-tembus-rp-2085-miliar

CNN Indonesia, “Prabowo Beber Penghematan Biaya Overhead BUMN Tembus Rp50 Triliun”, 14 Agustus 2026. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260814112757-532-1392239/prabowo-beber-penghematan-biaya-overhead-bumn-tembus-rp50-triliun

Kompas.com, “IHSG Anjlok 11,57 Persen ke 5.185, MSCI Jadi Tekanan Pasar”, 16 Oktober 2026. https://money.kompas.com/read/2026/10/16/170705826/ihsg-anjlok-1157-persen-ke-5185-msci-jadi-tekanan-pasar?page=all

Liputan6.com, “Mensesneg: Presiden Tidak Menugaskan Wapres Berkantor di Papua, Tapi UU yang Atur”, 8 Juli 2025. https://www.liputan6.com/news/read/6100433/mensesneg-presiden-tidak-menugaskan-wapres-berkantor-di-papua-tapi-uu-yang-atur

Kompas.id, “Benarkah Gibran Bakal Berkantor di Papua?”. https://www.kompas.id/artikel/presiden-prabowo-bakal-beri-tugas-wapres-gibran-urus-papua

Wakil Presiden Republik Indonesia, kanal Lapor Mas Wapres. https://wapresri.go.id/