Intelijen siber global bongkar sisi gelap Candiru, penyadap komersial asal Israel

Oleh: Arnold Kayame*

TRITONPAPUA.COM – Kemajuan teknologi digital tidak selalu membawa manfaat bagi kebebasan dan keamanan manusia.

Di balik kecanggihan teknologi informasi, berkembang industri komersial yang menawarkan perangkat pengawasan digital berkemampuan tinggi, termasuk spyware yang dapat menyusup ke komputer dan telepon genggam tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan dunia adalah Candiru, perusahaan teknologi pengawasan siber asal Israel yang dikaitkan dengan pengembangan dan perdagangan perangkat mata-mata digital.

Investigasi sejumlah lembaga keamanan siber dan organisasi hak asasi manusia mengungkap bagaimana teknologi semacam ini berpotensi digunakan untuk mengawasi aktivis, jurnalis, pembela hak asasi manusia (HAM), dan tokoh politik.

Catatan ini mengulas kasus Candiru dari tiga perspektif utama: teknologi penyadapan, ancaman terhadap hak asasi manusia, serta implikasinya terhadap keamanan nasional dan kedaulatan digital Indonesia.

Membongkar operasi rahasia Candiru

Dunia keamanan siber kembali dikejutkan oleh terungkapnya praktik industri spyware komersial. Aliansi riset keamanan siber internasional berhasil mengungkap berbagai aktivitas Candiru, sebuah perusahaan pengawasan siber asal Israel yang juga dikaitkan dengan penggunaan nama korporasi seperti Saito Tech Ltd dan Grindavik Solutions.

Investigasi tersebut mengungkap bagaimana teknologi pengawasan digital dapat digunakan untuk menargetkan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, hingga politisi di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan laporan, pembongkaran ini bertumpu pada sejumlah dokumen dan investigasi keamanan siber internasional, terutama:

Pertama, Laporan Citizen Lab dan Microsoft: Mengungkap aspek teknis perangkat pengawasan Candiru, termasuk pemanfaatan celah keamanan (zero-day vulnerabilities) pada sistem operasi Windows, serta pelacakan infrastruktur server yang digunakan dalam operasi pengintaian digital.

Kedua, Investigasi Amnesty International: Mendokumentasikan risiko pelanggaran HAM akibat penggunaan perangkat pengawasan digital, termasuk ancaman terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan keselamatan individu yang menjadi target pengintaian.

 Ancaman nyata

Temuan investigatif ini memberikan pesan penting bagi lanskap geopolitik modern: ancaman terhadap kedaulatan digital dan privasi warga negara kini tidak lagi hanya berasal dari aktor negara tradisional.

Ancaman tersebut juga berkembang melalui perusahaan swasta yang memperdagangkan teknologi pengawasan digital berkemampuan tinggi.

Model bisnis industri spyware komersial menciptakan risiko sistemik. Teknologi yang pada awalnya diklaim untuk membantu penegakan hukum dan keamanan nasional dapat disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan, pembatasan penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Dalam situasi tertentu, teknologi ini dapat digunakan untuk: Memantau komunikasi pribadi tanpa persetujuan; Mengakses informasi dan dokumen dalam perangkat elektronik; Mengidentifikasi jaringan komunikasi aktivis dan jurnalis; Mengintimidasi pembela HAM dan kelompok masyarakat sipil dan Membatasi kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi.

Persoalan utamanya bukan semata-mata kecanggihan teknologi, melainkan siapa yang memiliki akses, siapa yang mengendalikan penggunaannya, serta bagaimana memastikan teknologi tersebut tidak menjadi instrumen pelanggaran HAM.

 Era perang hibrida

Keberhasilan lembaga riset global dalam membongkar jaringan dan teknologi Candiru menegaskan satu hal penting: dalam era perang hibrida dan konflik digital, ancaman keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan militer konvensional.

Serangan siber, pencurian data, manipulasi informasi, dan pengawasan digital telah menjadi bagian dari dinamika persaingan geopolitik.

Dalam konteks ini, transparansi, kolaborasi lintas negara, audit keamanan independen, serta pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi pengawasan.

Tanpa pengawasan yang efektif, industri spyware berpotensi menciptakan ruang impunitas bagi perusahaan maupun pihak yang menggunakan teknologi tersebut.

Pelajaran strategis bagi Indonesia

Kasus Candiru harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia bahwa kedaulatan negara pada abad ke-21 tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah darat, laut, dan udara, tetapi juga oleh kemampuan melindungi ruang digital nasional.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet yang besar dan ketergantungan yang terus meningkat terhadap sistem digital, baik dalam pemerintahan, sektor bisnis, keuangan, pendidikan, maupun pelayanan publik. Karena itu, terdapat sedikitnya lima agenda strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, memperkuat kedaulatan siber nasional. Indonesia perlu meningkatkan kemampuan deteksi, pencegahan, dan penanganan serangan siber, termasuk ancaman spyware komersial yang dapat menyasar lembaga pemerintahan, infrastruktur kritis, perusahaan strategis, dan masyarakat.

Kedua, memperkuat perlindungan data pribadi. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi landasan untuk melindungi informasi pribadi masyarakat dari akses, pengumpulan, dan penggunaan tanpa dasar hukum yang sah.

Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap teknologi pengintaian. Pengadaan dan penggunaan perangkat pengawasan digital oleh lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, mekanisme pengawasan independen, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Keempat, meningkatkan kapasitas intelijen dan pertahanan siber. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, kemampuan forensik digital, pengamanan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

Kelima, menjamin perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pengawasan tanpa batas. Perlindungan privasi, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus tetap dijamin.

Pada akhirnya, kasus Candiru memberikan pelajaran bahwa teknologi pengawasan digital tidak boleh berkembang tanpa kendali hukum dan etika. Negara harus mampu membedakan antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan tindakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Bagi Indonesia, membangun pertahanan siber yang kuat harus berjalan seiring dengan membangun tata kelola digital yang demokratis, transparan, dan menghormati HAM.

Kedaulatan digital bukan sekadar kemampuan negara menguasai teknologi, tetapi juga kemampuan melindungi rakyat dari penyalahgunaan teknologi.***

Referensi

• Amnesty International (2021) Israel: NSO Group spyware used to target activists, journalists and political figures. London: Amnesty International. Available at: https://www.amnesty.org/
• Citizen Lab (2021) Candiru: Hack-for-Hire Company with Israeli Roots Used Zero-Days to Target Journalists and Politicians. Toronto: The Citizen Lab, Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto. Available at: https://citizenlab.ca/
• Microsoft (2021) DEV-0365: New Israeli company Sourgum sells zero-day exploits to customers. Microsoft Security Blog. Available at: https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/
• Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
• Republik Indonesia (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

*Arnold Kayame ialah seorang pengamat sosial, pengembangan masyarakat, hukum, dan hak asasi manusia

Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi