TRITONPAPUA.COM – Perjalanan seorang putra Papua yang meniti karier panjang di institusi kepolisian, kemudian memasuki panggung politik dan mengemban tanggung jawab memimpin Provinsi Papua.
Perjalanan hidup seseorang sering kali dibentuk oleh lingkungan tempat ia tumbuh, pendidikan yang ditempuh, serta pilihan pengabdian yang dijalaninya. Bagi Komjen (Purnawirawan) Mathius Derek Fakhiri, perjalanan panjang dari dunia kepolisian menuju kepemimpinan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dari kisah pengabdiannya kepada Papua.
Lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, 6 Januari 1968, Mathius tumbuh sebagai putra Papua yang kemudian menapaki karier di salah satu institusi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia adalah putra dari Letkol (Purn.) Natalis Yami Fakhiri dan Martha Kabuare.
Latar belakang keluarganya, pengalaman pendidikan, serta perjalanan kariernya menjadi bagian dari rangkaian kehidupan yang mengantarkannya ke berbagai posisi strategis dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pendidikan dan awal perjalanan pengabdian
Pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam perjalanan hidup Mathius Fakhiri.
Ia mengawali pendidikan dasar di SD YPK Merauke dan menyelesaikannya tahun 1981.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah sebelum menamatkan SMA Negeri 2 Jayapura pada 1987.
Pilihan untuk memasuki Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi titik penting yang mengarahkan perjalanan kariernya.
Ia menyelesaikan pendidikan Akpol pada 1990 dan memulai pengabdian sebagai perwira Polri.
Perjalanan pendidikannya berlanjut melalui pendidikan pengembangan profesi dan kepemimpinan, antara lain di STIK/PTIK pada 2001, Sespim Polri pada 2005, serta Sesko TNI pada 2018, sebagaimana tercantum dalam riwayat pendidikan yang dipublikasikan.
Rangkaian pendidikan tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan pengalaman profesionalnya di bidang keamanan, manajemen organisasi, dan kepemimpinan.
Menapaki karier di kepolisian
Sejak memulai karier pada 1990, Mathius memiliki pengalaman panjang di lingkungan Polri, termasuk di satuan Brigade Mobil atau Brimob.
Pengalaman tersebut membawanya menjalani berbagai penugasan dalam struktur kepolisian.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura pada 2009.
Selanjutnya, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di tingkat kepolisian daerah, termasuk Wakapolda Papua Barat dan Wakapolda Papua.
Pada 2021, Mathius Fakhiri menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua. Posisi tersebut menempatkannya dalam tanggung jawab memimpin organisasi kepolisian di wilayah dengan kondisi geografis, sosial, dan keamanan yang beragam.
Papua memiliki karakter wilayah yang khas: bentang alam yang luas, banyak komunitas adat, serta kondisi sosial dan geografis yang berbeda antara kawasan pesisir, perkotaan, pedalaman, dan pegunungan.
Dalam konteks seperti itu, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban dan interaksi dengan masyarakat.
Pengalaman memimpin kepolisian daerah menjadi bagian penting dari rekam jejak Mathius Fakhiri sebelum memasuki babak baru dalam perjalanan pengabdiannya.
Pada 28 Agustus 2024, ia mengakhiri dinas kepolisiannya dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi setelah memilih pensiun dini untuk memasuki arena politik.
Dari institusi kepolisian ke panggung politik
Peralihan dari karier kepolisian menuju politik merupakan perubahan besar dalam bentuk tanggung jawab publik. Jika dalam institusi kepolisian tugas utamanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, kepemimpinan pemerintahan daerah mencakup persoalan yang lebih luas, mulai dari pembangunan manusia, pelayanan publik, penguatan ekonomi, hingga pengelolaan potensi daerah.
Matihus kemudian mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Papua berpasangan dengan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Pasangan tersebut memperoleh 259.817 suara atau sekitar 50,4 persen berdasarkan data yang dicantumkan dalam bahan profil ini.
Kemenangan tersebut mengantarkannya ke jabatan Gubernur Papua untuk periode 2025–2030.
Ia dan Aryoko Rumaropen dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan itu menandai dimulainya fase baru pengabdiannya, kali ini dalam kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan daerah bersama wakil gubernurnya.
Papua cerdas, sejahtera, dan harmonis
Dalam kepemimpinannya, Mathius mengusung visi yang dikenal melalui slogan “Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis”, dengan penanda komunikasi publik #PapuaCerah.
Slogan tersebut memuat tiga orientasi yang relevan dengan agenda pembangunan daerah.
Papua cerdas berkaitan dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pengetahuan. Bagi wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, pemerataan layanan pendidikan dan dukungan terhadap generasi muda menjadi persoalan penting.
Papua sejahtera berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, penciptaan kesempatan kerja, serta pemanfaatan potensi daerah agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Papua, termasuk orang asli Papua.
Papua harmonis mengarah pada pentingnya hubungan sosial yang damai, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, serta berbagai kelompok masyarakat.
Ketiga orientasi tersebut merupakan kerangka aspirasi. Pelaksanaannya memerlukan kebijakan yang terukur, koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Tantangan kepemimpinan
Memimpin Papua berarti berhadapan dengan persoalan pembangunan yang tidak sederhana.
Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, potensi pariwisata, dan modal sosial masyarakat adat yang besar. Namun, potensi tersebut berjalan berdampingan dengan tantangan pemerataan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan ekonomi, serta kondisi keamanan di beberapa wilayah.
Salah satu pekerjaan penting pemerintahan daerah adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat melalui proyek fisik, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Keberhasilan pembangunan perlu diukur melalui indikator konkret, seperti membaiknya akses layanan dasar, meningkatnya kualitas pendidikan, terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan ekonomi.
Di bidang ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, peningkatan kualitas produk lokal, dan penciptaan kemitraan usaha dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan.
Di bidang tata kelola, transparansi anggaran, akuntabilitas program, koordinasi antarpemerintah, dan keterbukaan terhadap evaluasi publik menjadi unsur penting agar visi pembangunan dapat diterjemahkan menjadi hasil yang dapat diperiksa masyarakat.
Terciptanya suasana yang aman dan harmonis membutuhkan pendekatan yang memperhatikan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dialog, serta penghormatan terhadap hak-hak warga dan nilai-nilai adat.
Dengan demikian, perjalanan kepemimpinannya tidak hanya akan dicatat melalui jabatan yang pernah ia emban, tetapi juga melalui kebijakan, hasil pembangunan, dan dampaknya bagi masyarakat Papua.
Pengabdian dan harapan
Perjalanan Mathius memperlihatkan perubahan peran dari seorang perwira kepolisian menjadi pemimpin pemerintahan daerah.
Pengalaman panjang di institusi negara menjadi bagian dari latar belakangnya ketika memasuki tanggung jawab baru yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Bagi generasi muda Papua, perjalanan tersebut dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya pendidikan, kedisiplinan, pengalaman, dan kesiapan menghadapi perubahan tanggung jawab. Namun, setiap perjalanan kepemimpinan memiliki konteks dan tantangannya sendiri, sehingga pengalaman masa lalu perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
Pada akhirnya, ukuran penting kepemimpinan di Papua terletak pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas kesempatan bagi generasi muda, melindungi martabat orang asli Papua, dan memastikan kekayaan daerah memberikan manfaat yang adil serta berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen untuk periode 2025–2030, harapan terhadap Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis menjadi agenda yang perlu diwujudkan melalui kerja nyata, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.
Bagi Papua, masa depan bukan semata-mata tentang siapa yang memimpin, melainkan tentang bagaimana kepemimpinan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari kota hingga kampung, dari pesisir sampai pedalaman.***
Tulis Komentar
Login atau daftar untuk berkomentar